Menyoal ‘Wartawan Infotainment’

Sampai saat ini masih terjadi silang pendapat, apakah wartawan infotainment layak disebut wartawan?  Pasalnya, sebagian besar mereka yang mengaku sebagai wartawan infotainment hanya bekerja di producing house, bukan pada  media yang memberitakan hasil kerja mereka.   Juga dalam melaksanakan liputan, mereka sering dianggap melanggar  hak privasi sumber berita.

Wartawan Infotainment 150x150 - Menyoal 'Wartawan Infotainment'Tidak ada definisi pasti tentang wartawan infotainment, bahkan dalam bahasa Inggris tidak ada kata “infotainment”. Istilah ini hanya merupakan singkatan dari kata (bahasa Inggris) “information” dan “entertainment”, yang dimaknai sebagai informasi yang dikemas dalam bentuk hiburan atau informasi mengenai  dunia hiburan. Dengan demikian, semua wartawan bisa saja disebut wartawan infotainment karena  pernah meliput tentang selebritas dan dunia hiburan.

Selama ini  yang dikenal sebagai “wartawan infotainment” hanyalah mereka yang meliput tentang artis dan peristiwa seputar selebritas. Lebih spesifik lagi, mereka yang bekerja di “production house” yang memproduksi informasi untuk program “berita infotainment” di televisi.

Pemahaman seperti inilah yang menyebabkan tidak semua orang mengakui wartawan infotainment sebagai wartawan. Bahkan AJI (Aliansi Jurnalistik Independen) secara tegas menyatakan, mereka itu bukan wartawan. Alasannya, sebagaimana dikemukakan Margiyono yang mewakili AJI dalam dialog di TV-One – Januari 2010, karena mereka tidak menyiarkan informasi publik. Sayangnya, Margiyono “kesulitan” mendefinisikan apa yang dimaksud dengan informasi publik?

Berbeda dengan AJI, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) justru mengakuan wartawan infotainment sebagai wartawan. Ketua PWI Pusat, Margiono menegaskan, pekerja infotainment yang bekerja mencari, menulis, dan menyiarkan berita adalah wartawan (read).

Siapakah wartawan?

Sebenarnya siapa yang berhak disebut wartawan sudah jelas dalam UU No. 40/1999 tentang Pers, Bab I, Pasal 1 (4) yaitu: “orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”. Kegiatan Jurnalistik (Pasal 4 ayat 3): “mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”. Dengan demikian, wajar jika wartawan infotainment mengaku sebagai wartawan karena mereka juga melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam UU Pers tersebut. Persoalannya, tidaklah sesedehana itu untuk menyandang profesi wartawan, karena UU No 40/99 Pasal 7 (2) menyatakan: “wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik”.

Persoalan inilah sebenarnya yang menjadi alasan banyak pihak tidak mengakui wartawan infotainment, karena dianggap sering mengabaikan kode etik jurnalistik. Tapi, kalau masalah itu yang diributkan, timbul pertanyaan: Apakah semua orang yang mengaku wartawan layak disebut wartawan? Bukankah berdasarkan penelitain Dewan Pers, 75% wartawan sekarang tidak memahami Kode Etik?

Dengan demikian, seharusnya kita tidak lagi meributkan tentang wartawan infotainment. Keberadaan mereka itu nyata ada di tengah kita. Apalagi saat banyak peristiwa politik,  hukum, dan agama hanya merupakan dagelan, maka mau tidak mau, wartawan pun harus meliput peristiwa dagelan. Berita infotainment sama saja dengan berita dagelan, sama-sama hanya berfungsi untuk hiburan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *